TKI PILIH JALUR ILEGAL KARENA INSTAN

(Studi Salah Satu Mata Pencaharian Masyarakat Kec. Banyuates Kab. Sampang)

a. Permasalahan

Bagi sebagian orang, bekerja di luar negeri dianggap kebanggaan. Selain bisa mendapatkan gaji besar, para 'pahlawan devisa' ini juga bisa mendapatkan pengalaman hidup di luar negeri. Sayangnya, masih banyak TKI asal Sampang yang memanfaatkan jalur ilegal ketimbang jalur resmi untuk bisa bekerja di negeri orang.

Kepala Dinsosnakertrans Sampang Djuwardi yang melalui Kabid Nakertrans Muhadi mengungkapkan, berdasar data yang dirilis Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI) Disnaker Pemprov Jatim 2009 lalu, tercatat ada 1.385 TKI asal Sampang yang dipulangkan secara paksa alias dideportasi. "Dalam setahun, 1.385 TKI asal Sampang dideportasi," ujarnya.

Ribuan TKI asal Kabupaten Bahari itu dipulangkan karena tidak mengantongi dokumen ketenagakerjaan yang sah dan lengkap. Mereka berangkat dan bekerja ke luar negeri dengan memanfaatkan jasa tekong atau penyalur tenaga kerja ilegal. "Jika mengacu kepada data yang kami kantongi, jumlah TKI yang menempuh jalur resmi pada 2009 hanya 73 orang," imbuhnya.

Ada empat kecamatan di Sampang yang tercatat sebagai pemasok TKI ilegal maupun legal. Yakni, Sokobanah, Ketapang, Banyuates, dan Robatal. Sementara TKI dari kecamatan lain tidak seberapa. "TKI asal Sampang ini dikirim ke Malaysia, Saudi Arabia, Hongkong, dan Korea," ungkapnya.

Teguh Waluyo, Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Sampang, menambahkan, ada beberapa alasan TKI memilih lewat 'pintu belakang'. Salah satunya, tidak mau repot alias ingin mengantongi dokumen ketenagakerjaan secara instan. Menganggap menggunakan jasa tekong lebih murah. Padahal, mereka melanggar UU 29/2004.

"Mereka menempuh jalur ilegal karena kurang mendapat informasi terkait mekanisme pemberangkatan TKI melalui jalur resmi. Satu hal lagi, mereka diiming-imingi gaji besar jika berangkat melalui tekong," terangnya.

Dia lalu membandingkan beberapa perbedaan alias fasilitas yang diterima tenaga kerja jika berangkat melalui jalur resmi. Misalnya, TKI mendapat pelatihan dari penyalur jasa TKI (PJTKI), TKI mendapat asuransi kecelakaan, selama melaksanakan kontrak kerja selama dua tahun, biaya akomodasi ditanggung PJTKI. "Satu hal lagi, TKI legal melaksanakan kontrak kerja sesuai job order (JO)," jelasnya.

Menurut dia, dinsosnakertrans sudah berusaha menekan jumlah TKI ilegal. Caranya, menggelar sosialisasi kepada masyarakat di 14 kecamatan di Sampang terkait pentingnya berangkat melalui jalur formal bagi calon TKI. "Untuk melaksanakan dan menyukseskan program ini, kami menggandeng Unit Pelayanan Penyuluhan Pendaftaran Calon TKI (UP3TKI)," jelas Teguh Waluyo.

Dinsosnakertrans juga siap menjadi fasilitator guna membantu persoalan yang menyangkut TKI. "Contoh kasusnya seperti yang dialami salah satu TKI asal Banyuates yang meninggal di Malaysia. Setelah dinsosnakertrans dan Kedubes RI di Malaysia bekerjasama, akhirnya keluarga ahli waris menerima uang pampasan alias uang ganti untung dari pemerintah Malaysia yang nilainya sekitar Rp 60-70 juta," paparnya.

Khusus pada 2010, dinsosnakertrans bakal melaksanakan program pemberdayaan bagi TKI yang sudah enggan kembali bekerja ke luar negeri. "Kami akan membekali 'mantan' TKI tersebut keterampilan. Sehingga, mereka nanti bisa mandiri dan memiliki usaha saat berada di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Lalu berapa nominal duit yang ditransfer para TKI asal Sampang? Teguh mengaku belum menerima data terbaru devisa yang disumbangkan TKI asal Sampang pada 2009 dan 2010. "Tapi, pada 2008 tercatat ada transaksi pengiriman uang di bank sekitar Rp 90 miliar lebih. Data itu sesuai dengan data yang kami terima dari Bank Indonesia (BI)," terangnya.

b. Analisa Permasalahan

Kecamatan Banyuates adalah salah satu nama kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang yang letaknya berada disebelah utara dari Kabupaten Sampang. Sebelah timur Kecamatan Banyuates adalah Kecamatan Ketapang, sebelah baratnya adalah Kecamatan Tanjung Bumi (Kab. Bangkalan), dan disebelah selatan adalahKecamatan Kedungdung, sedangkan sebelah Utara adalah Laut Jawa.

Kondisi mata pencaharian masyarakat Kecamatan adalah sebagai Petani, Nelayan, Pedagang dan sebagainya, yang disamping itu juga salah satu atau beberapa keluarga yang mencari nafkah dengan merantau ke luar negeri baik sebagai TKI atau TKW. Sebuah pekerjaan yang masih menggiurkan bagi masyarakat setempat, walaupun dalam sejarahnya pekerjaan ini sangat membutuhkan nyali yang luar biasa hebat sekali. Hal yang kuat ini bisa kita rasakan tatkala memasuki Kecamatan Banyuates ini dari sebelah barat terdapat gapura yang bertuliskan "selamat datang di kota Banyuates Perumahan Arab Wing's" sebuah icon masyarakat setempat yang meng-indikasikan tentang kesuksesan masyarakat yang bekerja atau mempekerjakan penduduk setempat ke luar negeri, hal yang sama juga dapaat kita temui tatkala meneruskan perjalanan di daerah tersebut rumah-rumah warga yang besar dengan desain ala rumah paris, dengan assesoris yang harganya bisa dibilang mahal, namun hal yang menjanggal juga terkadang tidak terlewati bahwa rumah-rumah tersebut terkadang tidak berpenghuni atau ditinggalkan pemiliknya bekerja di luar negeri, mungkin hanya sewaktu-waktu saja ditempati oleh sanak keluarga yang masih ada di kampung halaman.

Rendahnya penghasilan dan kesempatan kerja di tempat kelahiran menyebabkan sebagian penduduk dari Kecamatan Banyuates melakukan migrasi ke Malaysia atau Negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dari kegiatan migrasi ini menghasilkan kiriman ke daerah asal (remiten) yang akan dialokasikan untuk kegiatan konsumtif (pangan dan non pangan), dan kegiatan produktif dalam berbagai peluang usaha. Dari kegiatan-kegiatan alokasi remiten TKW ini pula dapat membawa perubahan kepada kondisi keluarga di daerah asal.

Salah satu ide terpenting yang perlu di bahas mengenai menjadi tenaga kerjs Indonesia masyarakat Banyuates, yang mana mereka berasal dari desa dan mencari pekerjaan di negara luar adalah migrasi. Migrasi, atau mengalirnya penduduk dari negara yang satu ke negara yang lain dalam kurun waktu yang tertentu disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat kehidupan antara kedua daerah tersebut, baik perbedaan ekonomi, sosial. Maupun politik. Negara luar seakan-akan memberikan kesan menyenangkan bagi penduduk desa, karena di negara tersebut segala sesuatunya dapat terpenuhi dengan mudah, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kota memberikan bayangan tentang kesenangan hidup dan mudahnya mencari pekerjaan yang layak walaupun tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga kasaran Di samping adanya faktor menarik yang berasal dari kota, kesulitan-kesulitan hidup yang dirasakan didesa menjadi faktor pendorong bagi terlaksananya proses urbanisasi. Satu hal yang patut dicatat bahwa kebanyakan dari mereka yang merantau ke luar negerinya sendiri ini bukan semata-mata untuk meningkatkan status mereka saja (mobilitas sosialnya), tetapi lebih merupakan dorongan karena semakin sulitnya mencari kehidupan yang layak di negaranya sendiri.

Migrasi adalah proses yang berlangsung dengan sendirinya, yang terjadi karena kondisi daerah/negara yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit mengotrol adanya migrasi, karena setiap orang dalam suatu negara mempunyai hak untuk mengadakan mobilitas dan tinggal dimana saja dalam lingkup negara yang bersangkutan.

Dari sekian banyak alasan mengenai perpindahan penduduk ini, hampir di tiap negara, alasan ekonomi adalah yang paling penting dan tinggi persentasenya. Oleh sebab itu, perbedaan tingkat ekonomi dan kondisi kehidupan di Indonesia dan di negara luar untuk sementara dapat dibenarkan sebagai sebab-sebab utama terjadinya urbanisasi.

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental dan fisiknya dalam memenuhi kebutuhan.

Kemiskinan ini titandai oleh sikap dan tingkah laku yang meneriman keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan.

Namun yang patut disayangkan adalah para pahlawan devisa ini menggunakan cara yang sepatutnya dilakukan sebagai calon tenaga kerja yaitu dengan cara lewat belakang. Meskipun Sosialisasi seringkali diberikan, namun masih banyak calon TKI yang memilih jalur tidak resmi ketika berangkat ke luar negeri. Mereka justru memilih jalur ilegal semisal menggunakan visa kunjungan. Padahal dengan memilih jalur ilegal, banyak dari TKI yang akhirnya pulang ke kampung halaman setelah diusir oleh pemerintah di mana mereka mengais rejeki.

Semisal di kabupaten Sampang, calon TKI yang menempuh jalur tidak resmi jumlahnya hampir dua kali lipat dibanding mereka yang memilih jalur legal. Informasi yang diperoleh dari Kasi Penempatan danPerluasan Kerja Disnakertrans Sampang, Teguh Waluyo menyebutkan, jumlah TKI yang memiliki dokumen resmi dan tercatat di Disnakertrans sebanyak 780 orang, sementara yang memilih jalur ilegal sebanyak 1.355 orang.

Karenanya untuk meminimalkan jumlah TKI ilegal, pemerintah terus mengadakan sosialisasi. Kali ini sasaran sosialisasi adalah para Kepala Desa, Tokoh Masyarakat yang berdomisili dikantong-kantong TKI di Sampang, dengan memberi pemahaman kepada para calon TKI untuk mentaati aturan dengan menggunakan jalur resmi, guna menghindari dampak terburuk penggunaan jalur ilegal.

Sementara negara yang menjadi tujuan calon TKI khususnya asal Banyuates, adalah Malaysia dan sebagian negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, dengan sasaran pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga, karena pekerjaan ini lebih besar upahnya ketimbang pekerja kasar yang lainnya.

c. Gagasan Permasalahan

Daftar angka pengangguran di beberapa daerah terus bertambah. Sehingga, bekerja di luar negeri menjadi TKI adalah solusi alternatif dan kiat menarik bagi rakyat Indonesia mengatasi masalah ekonomi. Cerita pahit bekerja di negeri seberang seperti pelecehan hak azazi, penganiayaan, pemerkosaan, gaji yang tidak dibayar, dipenjara dan ditindak tegas akibat melanggar peraturan keimigrasian, tidak mampu memberikan rasa trauma alias ‘kapok’ kepada para pencari kerja di tanah air untuk mengadu nasib di Malaysia.

Ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong para TKI bekerja di negeri jiran. Pepatah ”hujan emas di negeri orang tidak seenak hujan batu di negeri sendiri” sepertinya tidak berlaku bagi TKI. Dengan motivasi sederhana untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang didera kemiskinan, para TKI rela berpisah dengan anak, suami atau istri, dan kampung halaman.

Kebanyakan mereka juga rela bergelut dengan pekerjaan 3D; Dirty (jorok), Dangerous (berbahaya) dan Demeaning (merendahkan). Bagi Pemerintah, pengiriman TKI ke luar negeri memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional. Dalam artikel di salah satu harian terkemuka Indonesia (Kompas, 02 Maret 2006) disebutkan bahwa tahun 2006 misalnya, jumlah TKI di luar negeri mencapai 2,7 juta orang, dengan rata-rata penempatan pertahun 400.000 – 450.000 orang.

Secara akumulatif, Remitten dari luar negeri (uang kiriman TKI ke keluarga) pada tahun 2005 mencapai US$ 2,9 milliar dan tahun 2006 mencapai lebih kurang US$ 3,4 milliar. Apabila nilai kurs per US$ 1 adalah Rp.9.000, maka total remittennya mencapai Rp. 3,6 triliun.

Selanjutnya, Pemerintah semestinya tidak menciptakan ketergantungan para TKI untuk bekerja di luar negeri lagi. Terlepas dari masalah TKI yang sering didengar, patut diakui bahwa banyak TKI yang berhasil kembali ke kampung halaman dengan tabungan yang lumayan.

Seyogyanya, pemerintah mengarahkan Purna TKI untuk lebih bijaksana menggunakan tabungannya pada usaha-usaha produktif. Misalnya mengarahkan para TKI menjadi pengusaha baru dengan modal yang mandiri. Hal ini justru membuahkan kesinambungan ekonomi bagi TKI tersebut, dan juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Apabila diarahkan pada kegiatan produktif, ternyata Purna TKI dapat menjadi stimulan positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah asal mereka. Keterlibatan pemerintah dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, membuka sistem binaan/ mitra bisnis antara bank atau pengusaha besar dengan pengusaha Purna TKI, serta memberikan mereka kesempatan dan proteksi khusus berupa subsidi dan sejenisnya sebagai pengusaha kecil untuk bersaing di pasar.

Diharapkan kemandirian Purna TKI memberikan kontribusi pada perbaikan ekonomi nasional, yang muaranya pada upaya mengurangi ketergantungan bekerja di luar negeri

Melihat potensi dan keuntungan bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia yang besar, serta maraknya tindak kekerasan dan kisah-kisah tragis yang dialami TKI di negeri jiran, membuat banyak kalangan di tanah air terpanggil untuk menyampaikan solusi dan masukan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat yang berkeinginan mencari jalan keluar masalah ini.

Salah satunya yang menarik untuk dikemukakan adalah pendapat Bimo Ario, seorang pemerhati masalah ketenagakerjaan Indonesia dan kandidat Doktor pada salah satu universitas terkenal di Malaysia. Bagi beliau pemecahan masalah ketenagakerjaan antara kedua Negara hendaknya berdasarkan pada niat untuk mencapai win-win solution.

Selain memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri, secara khusus Bimo menyoroti perilaku dan kebiasaan masyarakat Indonesia sebagai calon TKI yang perlu dirubah. Masukan tersebut antara lain pertama, mengingatkan para pencari kerja di Indonesia agar jangan pernah menganggap remeh kepemilikan dokumen keimigrasian yang legal.

Kedua, agar para calon TKI memiliki atau paling tidak dibekali dengan pengetahuan hukum tempat negara bekerja. Ketiga, praktek percaloan TKI termasuk oknum ‘Pemerintah’ yang terlibat agar diberantas sampai pada tingkat terendah (RT dan lurah/kepala desa).

Upaya ini termasuk membenahi system birokrasi ketenagakerjaan yang berbelitbelit. Pendapat tersebut layak mendapatkan perhatian masyarakat luas yang berkeinginan untuk mengadu nasib di Malaysia. Meskipun sudah berkeinginan untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi dengan membayar dan mengikuti prosedur yang berlaku, para TKI tidak jarang masih tertipu.

”Mereka tetap membayar sejumlah uang yang besar, namun karena terburu-buru dan hanyut dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan segera di Malaysia, TKI ini bersedia menukarkan nama dan identitas palsu” . Sementara sang calo telah menjanjikan kemudahan dan sanggup menyeberangkan sang TKI meskipun dengan data dan dokumen palsu.

Proses ilegal telah dimulai pada tahap ini. Meskipun sang calon TKI berniat mendapatkan dokumen perjalanan yang resmi, namun mereka harus menyetujui pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para calo. Sadar atau tidak, para TKI telah menciptakan bahaya dan resiko sendiri di tempat tujuan. Oleh karena itu, menurut Bimo, biarlah TKI awalnya mengikuti prosedur atau sedikit ber’susah-payah’ mengurus dokumen-dokumen resmi tersebut selama beberapa hari. Malah jika diperlukan menunda keberangkatan ke Malaysia.

Selain itu, pemerintah diharuskan untuk menciptakan mekanisme atau sistem yang mampu memproteksi TKI dari peluang tindak pemerasan dan masalah lainnya. Hal senada diungkapkan oleh Dr. Arifin Habibie, pada seminar yang diselenggarakan baru-baru ini oleh Deplu di Bandung.

Pada saat yang sama, Arifin Habibie juga meminta masyarakat untuk perlu mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pengiriman TKI ’sektor formal’ dengan skill yang memadai. Selain hal ini penting untuk memperbaiki image Indonesia sebagai negara ’pengekspor’ pembantu, juga mengurangi masalah-masalah ketenagakerjaan yang timbul akibat eksploitasi dan penipuan terhadap TKI. Paling tidak, dengan keterampilan dan kemampuan inteligensia yang memadai, TKI memiliki kemampuan untuk mengerti hukum dan daya resistensi serta kewaspadaan terhadap penipuan dan eksploitasi

Migrant workers are an asset to every country where they bring their labour. Let give them dignity they deserve as human beings and the respect they deserve as workers.

Referensi:
Sayogyo, Pujdiwati. 1985. Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa. Cv Rajawali. Jakarta
http://www.aksesdeplu.com (12/04/2010. 14:30)
http://www.jawapos/radarmadura.com (12/04/2010. 14:30)
http://www.TKIndonesia/tetangtki.com (14/04/2010. 14:30)